Bangkep, Banggaitoday.com – Empat dari Enam Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan meminta kepada Pimpinan dan Pemerintah Daerah untuk menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-TI) dalam Rapat Paripurna yang di gelar pada Rabu, 09-07-2025.
Adapun keempat fraksi yang mengusulkanĀ pembentukan panitia khusus yakni Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Kebangkitan, Kesejahteraan, dan Solidaritas serta Fraksi Nasional Demokrat.
Keempat fraksi mendesak agar pembentukan Pansus tersebut agar sejumlah persoalan yang menjadi temuan pihak BPK dapat terpecahkan dan dapat mengembalikan kerugian negara, tercatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kerugian negara mencapai angka fantastis yakni sebesar 30-an Miliar, yang bersumber dari APBD melalui sejumlah pekerjaan proyek.
Ketua DPRD Bangkep, Arkam Supu diakhir momen Paripurna Laporan Pansus atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, menyetujui pembentukan Pansus yang di usung oleh Empat Fraksi besar di Parlemen Trikora.
Lanjut Arkam, secara tegas menyampaikan “Yang Kami butuhkan mereka yang punya niatan baik dan Iklas untuk membangun daerah ini, yang tentunya mereka harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dan untuk apa hanya mempunyai kapasitas dan keterampilan tapi tidak mempunyai niat yang tulus untuk membangun daerah”.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Bangkep Rusli Moidady bersepakat untuk pembentukan Pansus LHP BPK.
