Palu, Banggaitoday.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rapat bersama Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Ibu Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H, dalam rangka membahas peningkatan kualitas pelayanan pertanahan serta percepatan penyelesaian permasalahan agraria dan pertanahan di Sulawesi Tengah. Rabu (28/01/2026)
Rapat ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik, efektif, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim. Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya koordinasi lintas satuan kerja serta komitmen seluruh jajaran dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan secara profesional, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam arahannya, Ibu Staf Khusus Rezka menegaskan bahwa pelayanan merupakan fokus utama Kementerian ATR/BPN, di mana sekitar 80 persen produk yang dihasilkan merupakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kepuasan masyarakat.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran Kepala Bidang dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kanwil BPN Sulawesi Tengah. Kehadiran unsur pimpinan tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan dan penanganan permasalahan agraria secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Tengah.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hadir secara langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Buol, sementara Kepala Kantor Pertanahan lainnya mengikuti rapat secara daring. Dalam agenda ini, setiap Kepala Kantor Pertanahan memaparkan pelaksanaan Reforma Agraria beserta tantangan yang dihadapi di daerah wilayah kerja masing-masing.
Dalam pembahasan rapat, juga ditekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian permasalahan agraria dan pertanahan di Sulawesi Tengah secara efektif, efisien, berkeadilan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Ibu Rezka Oktoberia, dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh atensi dan pemaparan dari masing-masing Kantor Pertanahan akan didalami secara menyeluruh dan ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi.
Ia menegaskan bahwa fokus pada Reforma Agraria dan penyelesaian masalah agraria dan pertanahan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
