JAKARTA, Banggaitoday.com – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) terus berkomitmen mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang transparan serta akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah.
Sebagai langkah nyata dari sinergi tersebut, Ditjen PTPP menggelar rapat koordinasi teknis mengenai Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Pertemuan ini berlangsung secara daring pada Kamis, 21 Mei 2026.
Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana memberikan arahan teknis mengenai pentingnya standardisasi nilai tanah yang akurat. Langkah ini dinilai krusial, bukan hanya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk menutup celah korupsi dalam pemanfaatan ruang di daerah.
Melalui integrasi data ZNT yang transparan, pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memetakan potensi ekonomi wilayahnya dengan lebih objektif. Selain membuat tata kelola aset daerah menjadi lebih akuntabel, akurasi nilai tanah ini juga akan memberikan kepastian hukum yang mempermudah iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kegiatan koordinasi teknis ini dikawal langsung oleh jajaran Sekretariat Jenderal ATR/BPN serta didukung penuh oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, demi memastikan seluruh proses transformasi layanan pertanahan berjalan dengan profesional dan tepercaya.
#znt #penilaiantanah #penilaipertanahan
