Banggai Kepulauan, Banggaitoday.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan rapat pembahasan laporan hasil pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan ini dihadiri oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pembaruan ZNT, memperoleh masukan dari pemerintah daerah, serta menyamakan persepsi terhadap kondisi dan perkembangan nilai tanah di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam pembahasan tersebut, tim pelaksana memaparkan hasil identifikasi dan analisis data pasar tanah yang telah dihimpun melalui kegiatan survei lapangan, pengolahan data, serta verifikasi terhadap kondisi aktual di masing-masing zona. Selanjutnya dilakukan diskusi bersama mengenai kesesuaian nilai tanah dengan perkembangan wilayah, potensi investasi, serta dinamika pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, diharapkan hasil pembaruan Zona Nilai Tanah dapat menjadi data yang valid dan kredibel untuk mendukung berbagai kebutuhan, antara lain pelayanan pertanahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, serta sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa pembaruan Zona Nilai Tanah merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan data nilai tanah selalu mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan informasi yang objektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
