Nusa Tenggara Timur, Banggaitoday.com – Selasa (6 Oktober 2026) — Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan muatan persetujuan substansi terhadap dua Rencana Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Prona.
Dua dokumen rencana tata ruang yang menjadi agenda pembahasan meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Timur dan RTRW Kabupaten Rote Ndao. Pembahasan ini merupakan tahapan penting untuk memastikan muatan rencana tata ruang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan sektoral, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat koordinasi lintas sektor menjadi wadah untuk menyelaraskan kepentingan berbagai sektor dalam perencanaan tata ruang, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung pemanfaatan ruang secara optimal, tertib, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi ini, berbagai masukan dan pertimbangan dari pemangku kepentingan diharapkan dapat menyempurnakan substansi dokumen RTRW sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan RTRW yang berkualitas memiliki peran strategis dalam memberikan arah pembangunan wilayah, mendorong kepastian pemanfaatan ruang, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait menjadi faktor penting dalam mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen memperkuat penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah dan nasional.
Informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di tataruang.atrbpn.go.id.
Kementerian ATR/BPN — Melayani, Profesional, Terpercaya.
